KUNINGAN POST | PALU – Wakil Gubernur H Ma'mun Amir menerima kunjungan kerja Tim Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (30/9).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing di Kabupaten Morowali.
Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Emanuel berharap kunjungan komisi yang dipimpinnya dapat memformulasikan kebijakan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, bersama kementerian terkait.
Wagub H Ma'mun Amir mengungkapkan kondisi pengangguran dan kemiskinan di Sulteng. "Investasi yang masuk di Sulteng urutan ketiga nasional. Tetapi pengangguran dan kemiskinan kita masih tinggi," kata Wagub di hadapan tim Komisi IX DPR RI.
"Kami berharap kunjungan Komisi IX DPR RI bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Sulteng. Menurut data di Morowali ada 65 ribu tenaga kerja, tapi pengangguran di Sulteng masih tinggi," katanya.
Karena itu Wagub meminta pemerintah pusat agar kebijakan merekrut tenaga kerja lokal menjadi prioritas. Sekarang ini orang bisa dengan mudah mengganti KTP untuk bekerja di Morowali, sehingga anak-anak lokal tidak kebagian memperoleh pekerjaan.
Wagub juga mengatakan anak-anak lokal dapat dilatih dengan keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan. "Masalah ini harus diatasi. Pengangguran besar bukan karena pendidikan, tetapi karena tidak ada peluang karena syarat-syarat yang berat," kata Wagub.
Di bagian lain Wagub menyinggung soal kewenangan pemerintah provinsi yang sudah diambil alih pemerintah pusat. Di sisi-sisi lain, kewenangan yang diberikan ke pemprov terkait pengawasan tenaga kerja asing. Pengawasan ini belum maksimal karena kurangnya anggaran pemerintah provinsi.
Dalam pertemuan itu anggota tim berbagai pandangannya. "Program CSR perusahaan sebaiknya untuk peningkatan skill warga lokal dengan melibatkan BLK, sesuai dengan kebutuhan perusahaan," kata salah satu anggota tim.
"Harus ada keberpihakan perusahaan terhadap warga lokal. "Mereka tidak boleh menjadi penonton. Terkait skill perlu didukung oleh BLK untuk melatih warga lokal sesuai dengan kebutuhan perusahaan," kata anggota tim lainnya.
Hadir dalam pertemuan itu Dirjen Bina Penta, Kemnaker, perwakilan Pemkab Morowali, pimpinan PT IMIP, Serikat Pekerja PT IMIP, Balai POM Palu, BPJS, Dinas Nakertrans Sulteng, serta kepala OPD Kabupaten Morowali. (red)
0 Komentar